Media

Ketua penyelenggara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halidmengklaim kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolydan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar pada Sabtu (23/1) lalu adalah bentuk pengakuan Pemerintah atas legal standing kepengurusan partai oleh kubu Bali.

"Pemerintah sudah merestui Aburizal Bakrie dan Idrus Marham memimpin Partai Golkar," ucap Nurdin pada acara pembukaan Rapimnas Golkar di Jakarta convention Center (JCC) Senayan, Senin (25/1).

Tidak hanya itu, dalam rapimnas ini Golkar kubu Ical juga mendeklarasikan diri untuk mendukung pemerintahan Jokowi- JK. Seperti diketahui, perpecahan yang terjadi di internal Golkar sejak awal adalah soal sikap politik partai yang mendukung atau berada di luar pemerintah.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono tidak sependapat. Agung menilai tidak bisa kehadiran perwakilan pemerintah di rapimnas langsung diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

"Kehadiran Menkum HAM kami apresiasi untuk lihat secara langsung Rapimnas di sana. Dan apa yang disampaikan pemerintah itu hak pemerintah, tapi kami yakin itu bukan pengakuan," kata Agung.

Agung menepis pemerintah akui Golkar kubu Ical dan dia meyakini pemerintah tetap menjaga netralitas. Kehadiran Yasonna dan Luhut hanya untuk memenuhi undangan Rapimnas Golkar, tidak lebih dari itu. 

"Kami berkeyakinan itu bukan berarti pemerintah berpihak ke sana," tepis Agung.

Selain itu, Agung mengkritik keras wacana perluasan wewenang Dewan Pertimbangan (Watim). Dirinya menuding ada agenda tersembunyi yang dilakukan Ical.

"Memperkuat kewenangan Wantim buat apa? Yang diperkuat itu kaderisasi, persatuan kesatuan, jujur menjalankan kepentingan partai bukan pribadi bisnisnya," timpalnya. 

Menurutnya, perluasan wewenang harus melalui Musyawarah Nasional. Rapimnas yang digelar Golkar kubu Ical dianggapnya tidak memiliki wewenang mengubah kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar dan seharusnya Rapimnas digelar untuk memperkuat kader partai.

"Apalagi Rapimnas tidak ada kekuasaannya untuk mengubah kewenangan Wantim, harus lewat Munas, dan sebaiknya perkuat partai, hubungan pusat daerah, bagaimana konsisten jalankan ideologi partai, bukan kewenangan wantim diperkuat," bebernya. 

Tidak hanya itu, Agung juga menanggapi dingin hasil Rapimnas kubu Aburizal Bakrie yang sepakat menggelar Munaslub pada Juni 2016. Agung tetap ngotot agar Munaslub harus menyertakan tim transisi yang telah dibentuk Mahkamah Partai Golkar (MPG). 

"Kami tidak percaya Munaslub. Lebih baik melalui tim transisi yang objektif. Kalau tidak, ada niat macam-macam yang ikut. Sehingga kita hasilkan keputusan yang betul-betul berdasarkan AD/ART," tegas Agung.

"Pokoknya kami di sini mendorong Munas secepatnya dilakukan sesuai putusan MPG yaitu melalui tim transisi," imbuhnya.

Menurutnya, jika kubu Ical berkukuh tidak menyertakan tim transisi maka Munaslub tidak diakui pihaknya. "Kalau tetap dilaksanakan Munaslub ya kami tidak mengakui," ujarnya.